JAKARTA -- MPN.ID,  Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto, memberikan tanggapan atas masalah penolakan terhadap kehadiran Neno Warisman di Pekanbaru, Riau. Kata dia, rencana kehadiran Neno ke Riau dalam acara tur musik bertajuk #2019GantiPresiden telah menuai pro dan kontra. 

Di sisi lain, lanjut Wawan, pihak Kepolisian Daerah Riau juga tidak memberikan izin atas acara tersebut. BIN menjaga muruah konstitusi, demikian juga Binda bertugas menegakkan aturan dan ketertiban di daerah.

"Tatkala ada pengajuan izin bahwa Neno Warisman mau berkunjung dan memberikan orasi dalam acara musik tersebut, dan ternyata tidak mendapatkan izin, maka Binda dan aparat keamanan setempat wajib menjaga tegaknya wibawa aturan tersebut, Neno Warisman tetap tidak diperkenankan hadir," kata dia dalam keterangan tertulis, Ahad (27/8).

Menurut Wawan, hal itu adalah langkah antisipasi agar tidak terjadi bentrokan dengan masyarakat yang menolak kehadiran Neno. Kabinda Riau selaku penanggung jawab Kominda (Komite Intelijen Daerah) menjadi pihak yang harus berada di garis depan guna mengambil langkah preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Wawan mengatakan, imbauan untuk kembali ke Jakarta terhadap Neno Warisman adalah jalan terbaik dari pada terjadi bentrokan dan menghindari jatuhnya korban dan tentu akan muncul masalah baru atas legalitas acara tersebut.

Wawan juga menegaskan, tidak ada keberpihakan atau upaya tidak netral dari BIN dalam perhelatan Pemilu, akan tetapi menjaga keselamatan warga dan upaya cegah dini untuk hal-hal yang tidak diinginkan mutlak harus dilakukan.

"Sehingga hal ini bukan dimaksudkan untuk keberpihakan, tetapi untuk menjaga keselamatan dan tegaknya aturan setelah tidak ada izin atas acara tersebut," ucap dia. 

Terpisah, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade menilai penolakan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah membuat pihak aparat tidak netral. Sebab, menurut dia, kepemimpinan capres pejawat menyadari besarnya dukungan yang menginginkan pergantian presiden.

Andre mengatakan, gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan masyarakat dan bukan bagian dari parpol saja. Selain itu, kata dia, KPU dan Bawaslu sudah tegas menyampaikan bahwa gerakan #2019GantiPresiden bukan kampanye. "Jadi saya rasa itu bukan kampanye di luar jadwal," ungkap dia.

JAKARTA -- MPN.ID, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai aksi tagar #2019GantiPresiden sudah mulai berubah dari kampanye negatif menjadi kampanye hitam. PSI juga sepakat jika aksi ini disebut menyebarkan kebencian kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Penggunaan tagar ini memang sangat provokatif. Sebagai sebuah kampanye negatif yang mulai berubah menjadi kampanye hitam. Meminjam istilah Prof Dr. Jimly Asshiddiqie, gerakan politik ini adalah  'menyebar kebencian terhadap presiden yang masih menjabat'," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni di Jakarta, Senin (27/8).

Toni mengaku prihatin dengan kericuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia sebagai aksi dan reaksi terhadap gerakan politik tagar #2019GantiPresiden. Menurutnya, aksi gerakan menyebar kebencian terhadap presiden yang masih menjabat¿ itu sangat potensial menuai reaksi penolakan karena Presiden Jokowi merupakan presiden yang dicintai rakyat.

"Presiden Jokowi memberikan layanan pendidikan dan kesehatan terbaik bagi rakyat dalam sejarah republik ini. Presiden yang membangun infrastruktur untuk masa depan anak muda bangsa, presiden yang berhasil menekan inflasi sehingga meringankan beban belanja kebutuhan pokok 'emak-emak'," ujar dia.

Toni menegaskan semua warga negara berhak menikmati ruang publik yang demokratis. Namun di tahun politik ini, dia menyarankan agar semua kelompok kepentingan menghindari provokasi yang berpotensi membuat kericuhan di akar rumput.

Dia menyarankan agar pegiat tagar #2019GantiPresiden memulai kampanye positif, misalkan dengan mengubah tagar menjadi #2019PrabowoPresiden atau #2019PASmenang dan lain sebagainya, yang lebih mendidik masyarakat.

"Kepada para pecinta Pak Jokowi diharapkan tetap tenang dan tidak terprovokasi. Kita patut mencontoh politik santun Pak Jokowi yang tidak pernah marah meski dihina, dicaci-maki selama empat tahun terakhir. Kepada Tuhan YME kita berlindung dan berpasrah diri," kata dia.

JAKARTA -- MPN.ID, Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar Aburizal Bakrie menolak tindakan represif terhadap gerakan #2019GantiPresiden. Menurutnya aksi penghadangan terhadap gerakan 2019 ganti presiden justru akan merugikan Joko Widodo yang maju sebagai calon presiden bersama KH Ma'ruf Amin.

"Meski Partai Golkar adalah yang paling pertama dan terdepan mendukung Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya selama dua periode akan tetapi kami menolak dengan keras cara-cara represif dan premanisme terhadap gerakan #2019GantiPresiden tersebut," tulis pria yang akrab disapa Ical itu di akun Twitter resminya, Senin (27/8).

Sebab, Ical mengatakan kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur oleh undang-undang. Maka dengan demikian, pelarangan aktivis gerakan 2019 ganti presiden, Neno Warisman untuk menghadiri acara deklarasi di Pekanbaru.

Kemudian pengepungan terhadap Ahmad Dani di Surabaya, yang dilakukan dengan cara represif dan membiarkan tindakan premanisme, adalah tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang dibangun. Serta tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi masyarakat.

"Cara-cara seperti ini justru merugikan Pak Jokowi dan tidak menggambarkan cara mendukung yang baik dab benar. Seyogyanya meskipun berbeda pilihan tetapi harus saling menghargai dan menghormati kebebasan berpendapat," keluhnya

Oleh karena itu, ARB menghimbau kepada aktivis #2019GantiPresiden untuk tetap bergerak dalam koridor peraturan perundangan dengan cara-cara santun, bermartabat dan kepatuhan terhadap hukum. Tidak pelu mengeluarkan ucapan atau tindakan-tindakan provokatif, yang akan memperkeruh suasana. Kemudian aparat juga hendaknya memberikan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat dengan tidak memihak, dan dapat memfasilitasi serta mengatur masing-masing unjuk pendapat, sehingga terhindar dari konflik di lapangan.

"Saya yakin tahun 2019 nanti merupakan pesta demokrasi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan jangan sampai cara-cara represif dan provokatif menodai ajang pesta demokrasi tersebut," tutup ARB.

Sebelumnya beberapa aktivis gerakan ganti presiden dihadang dan ditolak saat akan menghadiri deklrasi gerakan 2019 ganti presiden. Kemudian gerakan itu juga sempat dilarang oleh kepolisian. Di Surabaya, Jawa Timur sejumlah oknum turun ke jalanan untuk menolak gerakan tersebut.

JAKARTA - MPN.ID -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengungkapkan  juru bicara (jubir) tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno akan diumumkan pekan ini. Sedangkan untuk tim pemenangan akan diumumkan menyusul setelah jubir diumumkan.

"Kelihatannya jubir diumumkan dahulu," kata Ferry saat dihubungi Republika.co.id, Senin (27/8).

Saat disinggung mengenai siapa saja jubir tersebut, Ferry enggan mengungkapkannya lantaran tak ingin mendahului pimpinan partai. Ia juga mengungkapkan akan ada rapat yang digelar siang ini untuk membahas terkait tim pemenangan.

"Ini saya baru mendarat di Jakarta untuk rapat tim kampanye, nanti saya kabari perkembangannya," ujarnya.

Sebelumnya bakal calon wakil presiden (bacawapres) Sandiaga Uno mengatakan akan ada tiga orang dari masing-masing partai mitra koalisi yang membidangi tiga isu, yaitu di bidang ekonomi, bidang politik dan hukum, serta di bidang kesejahteraan dan yang berkaitan dengan angka kemiskinan. Sandi menambahkan untuk saat ini tim masih terus melakukan konsolidasi dalam tahap pembentukan.

"Kita akan umumkan dulu sturkturnya, setelah itu jubir-jubirnya akan diperkenalkan. Untuk sementara menunggu tim defintif akan diumumkan, insyaallah tepat waktu," ungkapnya, Sabtu (25/8) lalu

JAKARTA, MPN.ID  - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini memandang, konflik yang terjadi di sejumlah daerah antara masyarakat yang menolak dan yang mendukung gerakan #2019GantiPresiden disebabkan oleh lemahnya kemampuan elite politik dalam membangun narasi yang positif. 

"Elite politik kita kan juga mewarnai narasi ruang publik dengan provokasi-provokasi yang pada akhirnya ikut membelah massa di akar ruput," kata Titi kepada Kompas.com, Senin (27/8/2018). 

Ia menilai situasi itu juga tak membangun pendidikan politik di kalangan masyarakat akar rumput. Sehingga, mereka juga kesulitan membangun kedewasaan dalam berpolitik dengan pandangan atau pilihan yang berbeda. 

Titi juga menyoroti sikap elite politik yang tak bicara adu gagasan dan program yang diusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini turut berdampak pada lemahnya kemampuan publik mempelajari visi, misi, rekam jejak, hingga program pasangan calon. 

"Karena bicara melulu soal orang, ya akhirnya terpolarisasi dengan bumbu-bumbu kebencian yang menguat," katanya. 

Di sisi lain, Titi juga melihat polarisasi seperti ini akibat keterbatasan pilihan pada Pilpres 2019. Padahal di sisi lain, masyarakat dinilainya memiliki aspirasi politik yang beragam. 

"Konflik bisa terjadi karena polarisasi yang sangat membelah di antara para paslon. Ini akibat pilihan yang terbatas di tengah Pilpres kita padahal ada banyak kelompok yang punya aspirasi politik. Akhirnya mengerucut pada dua pilihan besar berbeda," paparnya. 

Ia menilai jika tak ada ambang batas pencalonan presiden, ekspresi politik masyarakat cenderung lebih berwarna dan beragam. Sehingga narasi yang dibangun tak sebatas pada persoalan pergantian presiden atau kepemimpinan presiden dua periode. "Bisa lebih mengarah pada politik gagasan, ide, dan program," katanya. 

Penulis : Dylan Aprialdo Rachman

Editor : Diamanty Meiliana

JAKARTA, MPN.ID - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade menilai bahwa gerakan deklarasi #2019GantiPresiden merupakan bagian dari hak kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat. 

Andre menyayangkan adanya beberapa tindakan pengadangan yang dilakukan saat deklarasi gerakan 2019 ganti presiden di Surabaya, Jawa Timur. 

“Saya rasa ini hal yang biasa saja,hak konstitusi warga untuk menyuarakan aspirasinya menyuarakan pendapatnya. Masalahnya kan gerakan ini ada yang tidak suka. Ada yang panik dengan gerakan ini sehingga mulailah ada gerakan-gerakan pengadangan. Ini kan cara-cara premanisme,” ujar Andre saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/8/2019) malam. 

Andre mengatakan, bila ada kelompok yang tidak setuju atau berbeda pendapat dengan deklarasi #2019GantiPresiden bisa melakukan gerakan tandingan. 

“Seharusnya kalau tidak sepakat ya bikin gerakan lain aja. (Misalnya) 2019 Jokowi dua periode itu nggak masalah, bikin saja gerakan lain dan nggak perlu melakukan pengadangan-pengadangan,” kata Andre. 

Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade saat menemui wartawan setelah acara diskusi di Gedung KOMINFO, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018). (KOMPAS.com/Devina Halim) Andre menilai bahwa deklarasi gerakan #2019gantipresiden adalah gerakan rakyat (social movement) bukan gerakan politik dari partai Gerindra. 

“Ini (deklarasi gerakan #2019GantiPresiden) tidak ada hubungan dengan partai Gerindra, pak Prabowo dengan gerakan 2019 ganti presiden itu murni gerakan rakyat,” tutur Andre.

Lebih lanjut, Andre berharap, pada pemilu 2019 mendatang bisa berjalan dengan damai, riang, dan gembira. “Kami terus terang partai Gerindra dan pendukung Prabowo-Sandi menginginkan pemilu yang riang dan gembira,” kata Andre. 

Sebelumnya, gerakan #2019GantiPresiden kembali mendapat penolakan. Gerakan itu juga sempat dilarang oleh kepolisian. Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan orang yang menolak acara Deklarasi Ganti Presiden 2019 sampai turun ke jalan pada Minggu pagi. 

Penulis : Reza Jurnaliston

Editor : Diamanty Meiliana

JAKARTA, MPN.ID - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menyesalkan aksi kericuhan yang terjadi di sejumlah daerah antara masyarakat yang menolak  dan yang mendukung gerakan #2019GantiPresiden. 

"Saya prihatin dengan kericuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia sebagai aksi dan reaksi terhadap gerakan politik tagar #2019GantiPresiden," kata Antoni dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/8/2018). 

Ia mengakui bahwa semua warga negara berhak menyampaikan pendapatnya di ruang publik secara demokratis. 

Namun di tahun politik ini, Antoni menyarankan agar semua kelompok masyarakat menghindari provokasi yang berpotensi memancing perpecahan. 

Pasalnya, ia melihat gerakan #2019GantiPresiden ini cenderung mengarah pada kampanye hitam dan rentan memancing provokasi. Sehingga dibutuhkan kampanye-kampanye yang bersifat positif. 

"Mulai kampanye positif. Misalkan dengan membuat tagar #2019PrabowoPresiden #2019PASmenang dan lain sebagainya yang tentu lebih mendidik masyarakat," kata dia. 

Di sisi lain, ia menilai wajar gerakan tagar tersebut rentan mendapat perlawanan dari masyarakat. Sebab, gerakan ini cenderung menebar kebencian terhadap Presiden Joko Widodo yang saat ini masih menjalankan masa jabatannya. 

Menurut Antoni, mereka yang menolak gerakan tersebut mampu mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi saat ini. 

"Presiden (Jokowi) yang memberikan layanan pendidikan dan kesehatan terbaik bagi rakyat dalam sejarah republik ini. Presiden yang membangun infrastuktur untuk masa depan anak muda bangsa. Presiden yang berhasil menekan inflasi sehingga meringankan beban belanja kebutuhan pokok emak-emak," papar Antoni. 

Ia juga berpesan kepada para pendukung Jokowi untuk tak terprovokasi dalam menyikapi tagar tersebut. Antoni berharap para pendukung Jokowi mengedepankan sikap politik yang santun. 

Penulis : Dylan Aprialdo Rachman

Editor : Diamanty Meiliana