Media Politik Nasional - Jakarta: Partai Demokrat kesal dengan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang dinilai menyerang Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik menegaskan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bukan harga mati bagi Demokrat untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres), meski dari berbagai survei masih yang tertinggi.
"Hasto kurang baca dan tidak cukup cerdas. Sudah berulang kali ditegaskan di media: Kendati berbagai survei melaporkan AHY memegang elektabilitas tertinggi sebagai cawapres, ini bukan berarti kami tak bisa berunding bagi figur lain," tegas Rachland dalam keterangannya, Kamis, 26 Juli 2018.
Hasto sebelumnya menyebut keluhan SBY mengenai hubungannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sengaja dilancarkan karena ingin mendorong AHY di Pilpres 2019.
Menurut Rachland, AHY selama ini sudah bekerja keras untuk mendapat pengakuan rakyat yang dimanifestasikan dalam perolehan elektabilitasnya. Karena itu, kata dia, yang menilai AHY paling bagus dan pantas jadi cawapres bukan SBY tapi rakyat melalui survei.
"Hasto mungkin perlu bandingkan ini dengan Puan (putri Megawati, Puan Maharani). Apakah Puan layak jadi Menko menurut rakyat, atau cuma menurut Ibunya? Menurut saya Puan tidak layak. Tapi apakah ada di dalam PDIP yang berani bersuara demikian pada Mega? Seperti kami di Demokrat bisa berbeda pendapat dengan SBY?" ujar dia.
Menurut dia, Hasto sebagai sekjen dari partai feodal dan dinastik yang pikirannya jauh tertinggal di belakang di dalam nostalgia kepemimpinan Soekarno yang totalitarian. "Jadi jangan berani berani dia menasehati Partai Demokrat. Ini Partai yang konsisten, selalu bangun lagi saat jatuh, berjuang menjadi partai modern dan demokratik," ketus dia.
Rachland juga menuding Presiden Joko Widodo dan Megawati curang karena lama mengumumkan cawapres. Bahkan, ia mendengar kabar pengumuman cawapres tersebut akan dilakukan pada menit terakhir pendaftaran.
Menurut dia, taktik politik Jokowi dan Megawati itu merusak demokrasi. Karena publik tidak diberi kesempatan lapang untuk menilai kepantasan figur cawapres
"Ini juga taktik yang datang dari kesombongan karena menyuruh parpol lain membebek saja mengikuti kehendak atau titah Jokowi dan Megawati. Demokrat menolak itu," tegas dia.
Rachland mengatakan Demokrat mau hubungan sejajar yang berdasar mutual respect. Demokrat ingin pendapat dan suaranya juga didengar dan dipertimbangkan. "Sebaliknya, kami juga bersedia mengubah posisi apabila diyakinkan," ucap dia.
Menurut dia, Jokowi seharusnya memberitahu siapa cawapresnya, jika memang menghendaki Demokrat untuk bergabung. Sehingga, Demokrat bisa ikut menilai dan menakar kepantasannya.
Misalnya, apakah figur itu mampu mengisi kekurangan-kekurangan Jokowi dalam bidang pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, atau kapabilitas dalam bidang-bidang lain yang membuat figur itu pantas.
"Tidak bisa Jokowi dan Megawati memanggil kami masuk, menyuruh kami diam dan ikut saja pada kehendak mereka, dengan iming-iming kursi kabinet bagi Demokrat. Kami harus diyakinkan bahwa pilihan yang diambil mereka benar," kata dia.
No comments: